Menjelang pergantian kabinet di pemerintahan yang terbaru, para dokter di Indonesia saat ini sedang menantikan pemimpin yang amanah. Pemimpin itu mewakili kementrian yang ada di Indonesia. sesuai dengan masa tugasnya menteri Kesehatan yang lama yaitu Ibu dokter Nafisah Mboi akan habis masa jabatannya.
![]() |
dr. Lina Haryati bersama keluarga |
Bahaya mendapatkan menteri kesehatan yang salah berakibat hilangnya kesejahteraan baik rakyat atau masyarakat yang tertipu pada program kesehatan yang dikatakan pro terhadap rakyat, namun ternyata berkebalikan, dan hanya topeng pencitraan. Sebagaimana contoh kartu BPJS Kesehatan yang masih perlu banyak evaluasi dan pekerjaan rumah.
"Menurutku seorang Menkes itu harus berpikir dan memandang secara holistik. Tidak memihak pemberi layanan, ataupun penerima layanan. Menkes harus jeli tentang permasalahan inti kesehatan di Indonesia, dan sangat diharapkan bisa membawa kemajuan teknologi bidang kesehatan". Kata dr. Lina Haryati pada alumnifkumm.com di kediamannya di Kalimantan Selatan setelah mendapatkan izin dari Instansinya untuk berlebaran di kampung hari ini Sabtu (26/7/14). Saat diminta untuk memberikan contoh ia mencontohkan pada dokter yang melakukan penelitian.
"Ya misalnya, optimalisasi perkembangan pengobatan dengan bahan alam yang diakui secara Internasional" Kata senior yang akrab dipanggil mbak Lina ini. Ia berpesan kepada teman-teman untuk memilih Professor Djanggan untuk menempati posisi itu.
Berdasarkan pantuan alumnifkumm.com adanya muncul tiga nama di dalam kabinet bayangan pada pemerintahan yang baru yaitu :
18. Menteri Kesehatan
Prof. DR. Fasli Jalal
dr. Ribka Tjiptaning
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc
Dan adanya berita tersebar untuk menempatkan sebuah nama Prof. Djanggan di kolom usulan kepada Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.Begini yang beredar :
Dimohon untuk copy nama " Prof. Dr. dr. Djanggan Sargowo, Sp.PD, Sp.JP(K), FIHA, FACC, FESC, FCAPC, FAsCC ". Dan paste ke kolom menteri kesehatan di link
https://docs.google.com/form/d/14sBGBHq82F2ST6b0I8MzQ0db6gXYxygEkO2Xh1iG8G0/viewform
Link tersebut menunjukkan sebagai alumni fakultas kedokteran berhak menyalurkan aspirasinya meskipun keputusan tetap ditangan presiden terpilih nantinya.
"Seorang Menkes sudah seharusnya memperhatikan hak-hak tenaga kesehatan dan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di negeri sendiri". Kata dr. Lina menutup pembicaraannya.
Share This Article
0 komentar:
Posting Komentar